Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Setiawan, Ferry (2023) Tindak Pidana Menghalang-halangi Tugas Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perspektif Keadilan. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 202120251001_Ferry Setiawan_Cover-Daftar isi.pdf Download (2MB)
	Text 202120251001_Ferry Setiawan_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 202120251001_Ferry Setiawan_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 202120251001_Ferry Setiawan_BAB V.pdf Download (854kB)
	Text 202120251001_Ferry Setiawan_Daftar Pustaka.pdf Download (872kB)
	Text 202120251001_Ferry Setiawan_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (981kB)

Abstract

Hasil penelitian optimalisasi tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan dibedakan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Subjek yang diancam pidana terdiri atas pengawas ketenagakerjaan dan pengusaha. Penerapan sanksinya dilakukan secara alternatif, yaitu pelaku tindak pidana penjara saja, atau denda saja. Hal ini tidak dimungkinkan sanksi tersebut dijatuhkan saksi yang bersifat komulatif dengan redaksi “pidana penjara dan/atau denda”, tetapi bersifat alternatif dengan redaksi “pidana penjara atau denda”, juga tidak menganut sanksi minimal dan sanksi maksimal khusus. Nominal hukuman kurungan selama -lamanya 3 bulan atau denda yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang tidak relevan untuk digunakan masa sekarang. Putusan tindak pidana ringan terhadap perusahaan dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi perusahaan, karena sistem pengenaan saksi pidana kurang memenuhi rasa keadilan yang bermartabat, karena memakai sistem alternatif (atau), yaitu saksi pidana ringan atau denda yang nominalnya sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Sehingga sanksi pidana ketenagakerjaan akan lebih bisa mewujudkan keadilan yang bermartabat apabila memakai sistem pidana penjara 1 tahun dan paling banyak 2 tahun dan nominal denda seperti nominal denda dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang besarnya paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. NIDN0323035802, Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. NIDN0316077604
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Arif Syamsudin
Date Deposited:	30 Jan 2026 07:48
Last Modified:	30 Jan 2026 07:48
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/37718

Actions (login required)

View Item

Downloads