Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Purwaganda, Salya (2018) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU SELAMA TAHUN 2016. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jaya.

	Text 201320252016_Salya Purwaganda_Cover-Daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text 201320252016_Salya Purwaganda_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text 201320252016_Salya Purwaganda_BAB II, III, IV.pdf Download (934kB)
	Text 201320252016_Salya Purwaganda_BAB V.pdf Download (487kB)
	Text 201320252016_Salya Purwaganda_Daftar Pustaka.pdf Download (490kB)
	Text 201320252016_Salya Purwaganda_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB)

Abstract

Kekayaan alam yang harus dikelola, diperuntukkan untuk kesejahteraan, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, hal inipun diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah Daerah wajib mengelola kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu antara lain, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau selama tahun 2016 ?; 2) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah yang seharusnya dalam menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas ?. Metode penelitian: spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan tentang suatu hal yang sedang terjadi pada tempat tertentu, metode pendekatannya adalah yuridis normatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk mengolah data sekunder, yang terdiri dari bahan baku primer, sekunder, tersier. Kesimpulannya : 1) Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan dan beberapa peraturan di daerah-daerah sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun penegakan dilapangan masih sangat lemah lantaran Pemerintah belum mengeluarkan suatu kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur dampak dari pembakaran hutan dan lahan; 2) Ketegasan Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan haruslah memikirkan kelestarian hutan. Pemerintah dan para penegak hukum harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk pelaku pembalakan liar dan oknum yang berada dibalik para pelaku pembalakan liar itu. Penerapan Hukum harus sama dan tidak pandang bulu, walaupun seorang pejabat daerah yang melakukan perbuatan pidana tersebut, harus tetap dihukum seberat-beratnya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Ikhsan Habibie
Date Deposited:	16 Nov 2020 10:29
Last Modified:	12 Jan 2021 06:55
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/6093

Actions (login required)

View Item

Downloads