Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Susantro, Ozi (2011) Eksistensi Hukum Pidana Adat Batak Toba dan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 20092025039_Ozi Susantro_Cover-Daftar Isi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) 20092025039_Ozi Susantro_BAB I.pdf Download (18MB)
	Text (BAB II, III, IV) 20092025039_Ozi Susantro_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (42MB)
	Text (BAB V) 20092025039_Ozi Susantro_BAB V.pdf Download (2MB)
	Text (Daftar Pustaka) 20092025039_Ozi Susantro_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 20092025039_Ozi Susantro_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (871kB)

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang telah dikodifikasikan dan merupakan hukum pidana bangsa Indonesia yang bersifat Nasional tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hukum kehidupan rnasyarakat. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku serta kebudayaan, keberagarnaan kebudayaan tersebut tentu menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat mereka termasuk hukum pidana yang mereka anut. Hukum pidana tersebut sifatnya hanya berlaku untuk mereka sendiri. Suku Batak Toba sebagai salah satu dari suku tersebut juga mempunyai hukum pidana adat sendiri yang dipatuhi masyarakat setempat. Dalihan Na Tolu sebagai sistem kemasyarakatan Batak Toba, sangat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi termasuk terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa telah menempatkan Dalihan Na Tolu sebagai suatu Lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat Batak Toba, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Perda No. 10 Tahuu 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Na Tolu yang diberlakukan di seluruh Kabupaten di Tapanuli, termasuk di Kabupaten Toba Samosir tepatnya di Kecamatan Borbor. Maka timbul permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian tindak pidana secara hukum adat Batak Toba? Bentuk-bentuk tindak pidana adat yang bagaimana penyelesaiannya diserahkan kepada Dalihan Natolu?, serta bagaimana bentuk sanksi hukum yang diberikan Dalihan Natolu terhadap pelaku tindak pidana adat tersebut. Dalam hal penyusunan skripsi ini, sekaligus untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba Samosir sebagai lokasi penelitian penulis. Di mana terdapat beberapa kasus ataupan tindak pidana adat yang diselesaikan oleh Dalihan Natolu. Maka dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum secara yuridis normatif yang ditunjang data empiris (sosiologis) Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena titik tolak pertama penelitian ini adalah mengungkapkan kaidah-kaidah normatif yang terdapat pada Hukum Pidana Adat Batak Toba, baik dari sumber yang telah didokumentasikan pada Adat Alam Batak Toba atau dokumen-dokumen lainnya, maupun informasi lisan dari narasumber yang menguasai Adat Batak Toba. Disamping itu, melalui pendekatan ini dapat digali asas-asas, latar belakang pemikiran penetapan sanksi dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Hukum Pidana Adat Batak Toba, melalui perbandingan dengan asas-asas hukum atau pun nilai -nilai universal hukum pidana adat lainnya dan teori -teori hukum yang relevan yaitu melalui penelitian lapangan dengan mendatangi langsung masyarakat setempat, serta dalam hal pengumpulan data adalah dengan field research yaitu mengadakan wawancara dengan penatua adat, serta library research yaitu dengan menggunakan sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat sarjana, juga media cetak lainnya seperti majalah. Setelah melakukan penelitian , maka penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas dimana Dalihan Na Tolu sangat berperan dalam menyelesaikan masalah atau tindak pidana yang terjadi , seperti yang diamanatkan oleh Perda No. 10 Tahun 1990 khususnya menyangkut Delik aduan seperti Perzinahan, Kekerasan dalam rumah tangga, Penghinaan lisan, Pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak pidana lainnya seperti Pencurian dan gangguan terhadap kesejahteraan umum. Begitu juga dengan sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada si pelaku adalah seperti di keluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda yang diwajibkan terhadap korban, meminta maaf kepada korban atau bahkan keluarganya dihadapan penatua adat, serta kewajiban menanggung semua biaya makan yang dikeluarkan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan. Kata Kunci : Eksistensi Hukum Pidana Adat Batak Toba dan Dalihan Na Tolu

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Eksistensi Hukum Pidana Adat Batak Toba dan Dalihan Na Tolu
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Doni Alfianthoro
Date Deposited:	20 Apr 2021 01:25
Last Modified:	20 Apr 2021 01:25
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8612

Actions (login required)

View Item

Downloads