Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Mudarman, Mudarman (2014) Penerapan Unsur Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Kasus Kampanye Pemilu Diluar Jadwal. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201320272068_Mudarman_Cover-Daftar Isi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) 201320272068_Mudarman_BAB I.pdf Download (9MB)
	Text (BAB II, III, IV) 201320272068_Mudarman_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (43MB)
	Text (BAB V) 201320272068_Mudarman_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 201320272068_Mudarman_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 201320272068_Mudarman_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian mempunyai fokus penelitian terhadap 2 (dua) hal, yaitu : (1) Bagaimana peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 2 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? (2) Bagaimana penerapan unsur tindak pidana atas kasus dugaan kampanye Pemilu di luar jadwal yang diajukan oleh Bawaslu ditinjau dari perspektif hukum pidana? Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif (yuridis dogmatis) dengan didukung oleh data lapangan atau data primer melalui wawancara. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research), dan studi dokumen serta studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif, berupa uraian apa adanya mengenai posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum yang berkenaan dengan pokok kajian penelitian . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) Peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu didasarkan pada fungsi dan tugas Polri sebagai penegak hukum . Di Sentra Gakkumdu, peran ideal Polri belum sepenuhnya terwujud. Sementara itu peran yang dipersepsikan menempatkan Polri sebagai lembaga penindak lanjut laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Kemudian peran yang senyatanya dari Polri telah dilaksanakan, dalam hal ini penolakan laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang- berasal selain dari bawaslu, dan juga penghentian penyidikan (SP3); (2) Penerapan unsur tindak pidana atas kasus dugaan kampanye Pemilu di luar jadwal yang diajukan oleh Bawaslu ditinjau dari perspektif hukum pidana, belum sepenuhnya memenuhi unsur obyektif suatu unsur tindak pidana pemilu . Penerapan unsur tindak pidana dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye Pemilu di luar jadwal tidak terlepas dari pemenuhan unsur-unsur dari suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai kampanye Pemilu. Esensi unsur dari kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai unsur obyektif dari tindak pidana Pemilu menempatkan pemenuhan unsur-unsur bersifat kumulatif Sifat kumulatif dari pemenuhan unsur dari pelanggaran kampanye Pemilu di luar jadwal menjadi hal yang menentukan untuk dapat tidaknya suatu kegiatan berupa iklan kampanye melalui media elektronik yang ditayangkan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini Televisi) dikatakan sebagai pelanggaran kampanye Pemilu di luar jadwal. Dengan demikian, penulis menyarankan: (1) Perlu dilakukan peningkatan terhadap koordinasi pola penanganan tindak pidana pemilu dalam kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, khususnya berkenaan dengan proses penyamaan persepsi terhadap syarat formil dan syarat materiil dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu; (2) Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, berkenaan dengan perumusan kampanye Pemilu di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu unsur-unsur yang tidak tergantung pada unsur yang terkandung dalam pasal lain. Kata Kunci: Peran Polri, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Peran Polri, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Doni Alfianthoro
Date Deposited:	16 Apr 2021 07:02
Last Modified:	16 Apr 2021 07:02
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8687

Actions (login required)

View Item

Downloads