Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Supardan, Idan (2008) Peranan Kepolisian Indonesia Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 2005115187 _Idan Supardan_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 2005115187 _Idan Supardan_BAB I.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II-IV) 2005115187 _Idan Supardan_BAB II-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (BAB V) 2005115187 _Idan Supardan_BAB V.pdf Download (904kB)
	Text (Daftar Pustaka) 2005115187 _Idan Supardan_Daftar Pustaka.pdf Download (787kB)
	Text (Lampiran) 2005115187 _Idan Supardan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (796kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah tentang rugas dan wewenang Kepolisian Indonesia dalam penegakan hukum yang identik dikategorikan dengan pelanggaran HAM, dan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data-dat berupa buku-buku, UU, Kamus, Diktat, Makalah serta surat kabar, yang berkaitan dengan skripsi ini, metode analisa yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif kuslitstif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan di dasarkan atas kajian yang di uju dengan norma-norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah peranan dan wewenang POLRI dalam penyidikan maupun penyelidikan sebagaimana ditentukan oleh UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP) dan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, dalam sejumlah tindakan yang dilakukan POLRI, untuk menegakan hukum yang berhubungan dengan wewenamg POLRJ ada yang di sebut dengan upaya paksa yang sesungguhnya melanggar HAM, namun upaya paksa itu dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan aturan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesai adalah alat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang membuat POLRI memiliki tugas yang spesifik dibanding sub sistem peradilan lain, wewenang di berikan oleh UU, menegaskan bahwa fungsi dan wewenang POLRI adalah berkenaan dengan fungsi penyidikan dan penyelidikan, unruk menjalankannya POLRI di berikan kewenangan untuk melakukan sejumlah upaya paksa seperti penahanan, penangkapan, penggeledahan dan kewenangan lain menurut hukum dan tidak bertentangan dengan HAM, namum demikian walaupun hukum positif nasional pada dasarnya telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak azasi manusia masih terdapat kelemahan di dalam perakteknya terutama banyak pelanggaran HAM oleh POLRI, sehingga pihak Kepolisian juga mengalami kendala, kendalanya yaitu dari sumber daya manusianya yang belum memahami terhadap hak azasi manusia dalam pelaksanaan tugas, kurangnya sarana dan pasilitas sehingga mengalami keterlambatan dalam penanganan tindak pidana. Adanya diskresi dalam penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau. penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, SDM, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga yang ada Actual Enforcement, yaitu pengaktualisasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan atau situasi di lapangan .

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kepolisian, HAM
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Kepolisian
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Taufik Tri Muladi
Date Deposited:	28 Apr 2021 03:22
Last Modified:	28 Apr 2021 03:22
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8832

Actions (login required)

View Item

Downloads