Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Hasibuan, Wiliater (2010) Keitimewaan Hak Pekerja Atas Harta Pailit Menurut Pasal 95 Ayat (4) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Pututsan No. 31/PAILIT/2008/PN.NIAGA JKT.PST). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 200610115075_Wiliater Hasibuan_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 200610115075_Wiliater Hasibuan_BAB I.pdf Download (9MB)
	Text (BAB II, III, IV) 200610115075_Wiliater Hasibuan_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB)
	Text (BAB V) 200610115075_Wiliater Hasibuan_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 200610115075_Wiliater Hasibuan_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 200610115075_Wiliater Hasibuan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)

Abstract

Wiliater Hasibuan, 200610115075, Keistimewaan Hak Pekerja Atas Harta Pailit Menurut Pasal 95 Ayat (4) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Pututsan No. 31/ PAILIT/2008/PN.NIAGA JKT.PST), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010. Dalam dunia usaha, tidak ada satupun perusahaan yang mau pailit. Semua perusahaan pasti menginginkan dapat berkembang terus dan memperoleh keuntungan. Adanya krisis ekonomi menyebabkan impian dan keinginan perusahaan itu terganggu dan tidak dapat tercapai, dan akibat paling buruknya adalah perusahaan pailit, baik pailit sendiri, maupun dipailitkan oleh kreditornya. Banyak pihak yang mengalami kerugian apabila perusahaan pailit atau dipailitkan, salah satu pihak yang dirugikan itu adalah para pekerja. Dalam proses kepailitan masing-masing pihak akan menuntut haknya dari harta pailit. Dalam skripsi ini penulis mengangkat masalah tentang keistimewaan hak pekerja atas harta pailit menurut Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menganalisis putusan perkara kepailitan yang dialami oleh PT. Sinar Apparel International. Permasalahan yang timbul dari masalah ini adalah : "Apakah hak pekerja berupa upah, pesangon, dan hak-hak lainnya, dapat dipersamakan dengan hak kreditor lain?" dan "Mengapa hak-hak pekerja yang diistimewakan menurut pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam prakteknya tidak didahulukan pembayarannya diantara hak-hak kreditor lainnya?". Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah hak pekerja dapat dipersamakan dengan hak kreditor lain dan untuk mengetahui mengapa hak-hak pekerja yang diistimewakan menurut pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam prakteknya tidak didahulukan pembayarannya diantara hak-hak kreditor lainnya. Sedangkan manfaat yang hendak diperoleh adalah untuk mengembangkan ilmu hukum ketenagakerjaan dikaitkan dengan hukum kepailitan yang meru pakan bagian dari hukum ekonomi, agar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta untuk lembaga legislatif agar merevisi undang-undang yang tidak sesuai dengan hak­ hak pekerja dan untuk memberikan masukan kepada berbagai kalangan, seperti pekerja, serikat pekerja, pengusaha, aparat penegak hukum, peradilan, mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum, dan lainnya, tentang kedudukan dan keistimewaan hak pekerja atas harta pailit. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, berdasarkan kajian kepustakaan dan bahan-bahan hukum terkait lainnya. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa hak pekerja atas harta pailit dapat dipersamakan dengan hak kreditor lainnya, serta bahwa hak pekerja tidak didahulukan, karena ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak sinkron dengan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan adanya sejarah hukum perburuhan di Indonesia yang selalu menempatkan posisi pekerja/buruh itu dalam kedudukan yang rendah. Untuk itu penulis memberikan saran agar UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan di revisi untuk memasukkan ketentuan agar hak pekerja didahulukan pembayarannya dari harta pailit, serta agar pengusaha jangan selalu menempatkan pekerja itu lebih rendah kedudukannya dalam hubungan kerja.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Ketenagakerjaan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Doni Alfianthoro
Date Deposited:	30 Apr 2021 02:10
Last Modified:	30 Apr 2021 02:10
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8887

Actions (login required)

View Item

Downloads