Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Supriatna, Iding (2011) Outsourcing Menurut Pasal 64 Undang-Undang No.L3 Tahun 2003 Studi Kasus di Pt.KDS Indonesia Kabupaten Bekasi. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover - Daftar Isi) Iding_Cover-Daftar Isi.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) Iding_BAB I.pdf Download (11MB)
	Text (BAB II, III, IV) Iding_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (29MB)
	Text (BAB V) Iding_BAB V.pdf Download (957kB)
	Text (Daftar Pustaka) Iding_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) Iding_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penerapan Outsourcing di PT.KDS Indonesia, untuk mengetahui bagaimana kondisi tenaga kerja Outsourcing yang beketja di PT.KDS indonesia, dan apakah hak-hak sosial ekonomi terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terdahap data sekunder. Sedangkan yuridis empiris penelitian terhadap pakta yang terjadi di lapangan. Sebagai kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut Proses penerapan Outsourcing di PT.KDS Indonesia banyak terjadi berbagai penyimpangan, seperti masih rancuhnya antara konsep Outsourcing dengan kerja kontrak, sehingga berdampak pada pemisahan kategori jenis peketjaan yang tidak sesuai. Hak-hak sosial ekonomi belum terpenuhi karena sebagai kompensasi UMK selalu menjadi dasar pemberian gaji pokok untuk semua tenaga kerja outsourcing. Beberapa penyimpangan yang dilak:ukan perusahaan outsourcing adalah tidak semua perusahaan membuat dan memberikan surat perjanjian kerja, tidak semua perusahaan outsourcing mengikutsertakan pekerja pada program jamsostek. Untuk tunjangan hari raya semua perusahaan outsourcing hanya satu kali gaji hila sudah satu tahun bekerja. Untuk hak mogok dan ik:ut serikat pekerja umumnya tenaga kerja outsourcing di PT. KDS Indonesia tidak mengikti karena takut terhadap masa depannya. Pesangon juga tidak didapatkan para pekerja outsourcing. Dan tidak mempunyai peluang karir untuk promosi jabatan maupun menjadi pekerja tetap. Sesuai dengan kesimpulan diatas penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut Pertama Pemerintah beserta DPR, MPR untuk mengamandemen UU No.13 Tahun 2003 dengan menghapuskan atau ditinjau ulang Pasal 64, 65, 66 UU No.13 Tahun 2003, karena Pasal tersebut tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Yang Kedua PT.KDS Indonesia harus lebih memaharni perbedaan antara konsep kerja kontrak dengan Outsourcing. Kemudian peraturan mengenai Outsourcing perlu ditinjau kembali dan lebih memanusiakan tenaga ketja, yang Ketiga Pemerintah beserta DPR, MPR harus memasukan atau menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar Pasal-Pasal mengenai Outsourcing ke dalam UU No.13 Tahun 2003, serta segera menyusun peraturan-peraturan ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk menjamin perlindungan dan persamaan hak buruh Outsourcing.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	11 May 2021 01:11
Last Modified:	11 May 2021 01:11
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/9042

Actions (login required)

View Item

Downloads