Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Kadul, Kadul (2008) Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Dl Kepolisian Resort Metro Tangerang Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 2005115494_Kadul_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 2005115494_Kadul_BAB I.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II-IV) 2005115494_Kadul_BAB II-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text (BAB V) 2005115494_Kadul_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 2005115494_Kadul_Daftar Pustaka.pdf Download (519kB)
	Text (Lampiran) 2005115494_Kadul_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Mengenai tujuan penyitaan barang-barang yang digunakan seseorang dalarn melakukan tindak pidana atau barang basil dari tindak pidana tidak lain adalah digunakan sebagai barang bukti yang selanjutnya tmtuk menentukan benar tidaknya seseorang yang telah melakukan kejahatan, sebab barang bukti merupakan suatu syarat mutlak atau harus ada dalam setiap penyidikan perkara. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui cara penyidik melakukan penyitaan barang bukti selama proses perkara pidana, mengetahui hambatan - hambatan apakah yang ditemui oleh penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti, serta upaya apakah yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penilitian hukum bersifat nonnatif analitis, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (Library research) dan penelitian Lapangan (Fied Research). Dalarn upaya memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai pihak Kepolisian Resort Metro Tangerang. Bertitik tolak dari pengertian atau pembahasan tersebut diatas pelaksanaan penyitaan pada dasamya tidak dapat dipisahkan dengan usaha membina serta meningkatkan kesadaran hukum secara indifidu. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Negara Republik Indonesia setiap Warga Negara bisa menghayati akan hak dan kewajibannya serta sanksi-sanksi yang dikenakannya apa bila melakukan tindak pidana. Dalam keadaan seperti ini banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup menarik untuk dibahas dalam masalah penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan perkara pidana. Secara yuridis tujuan penyitaan menurut PasaJ 1 angka ke-16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalab sebagai berikut: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud tmtuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Timbulnya hambatan ini karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak baik disengaja maupun tidak disengaja. Petugas penyidiok sebaiknya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, dan perlu adanya pendidikan dan pelatihan terhadap penyidik sehngga lebih tepat dan cepat dalam melakukan penyitaan barang bukti

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Pidana
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Taufik Tri Muladi
Date Deposited:	31 May 2021 03:20
Last Modified:	31 May 2021 03:20
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/9182

Actions (login required)

View Item

Downloads