Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Yuniarto, Tri (2009) Pembagian Harta Bersama Antara Suami-Istri Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Kasus P A. Jak Sel. No. 45/PDT.G/2005/PAJS). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) Triyulianto_2005115457_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) Triyulianto_2005115457_BAB I.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II,III,IV) Triyulianto_2005115457_BAB II,III,IV.pdf Restricted to Registered users only Download (19MB)
	Text (BAB V) Triyulianto_2005115457_BAB V.pdf Download (754kB)
	Text (Daftar Pustaka) Triyulianto_2005115457_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) Triyulianto_2005115457_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Kehidupan rumah tangga yang selayaknya berlangsung adalah adanya kerukunan antara suami isteri. Akan tetapi hal itu sering tidak terwujud, karena beberapa masalah, yaitu antara lain tidak dipenuhinya hak dan kewajiban, serta soal harta bersama suami isteri. Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. PermasaJahan dalam skripsi ini adalah mengenai pemhagian harta bersama suami isteri setelah perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan sudahkah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memenuhi rasa keadilan pada istri. Dalam Menyusun menyusun skripsi ini dikumpulkan dalam pustaka dan dilakukan penelitian lapangan, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekaJigus memperoleh putusan No. 45/PDT.G/2005/P AJS. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama suami ister~ bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemhagian harta bersama suami isteri setelah putusnya perkawinan, dan menganalisa apakah seorang suami yang bersikap sewenang-wenang memperoleh harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan dalam VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Harta Kekayaan DaJam Perkawinan dalam Bah XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Meskipun terdapat persamaan-persamaan antara ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula perbedaan-perbedaannya, namun tidak saling bertentangan. Untuk memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memasukkan dalam pertimbangannya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun, 1974, yang rnenyatakan bahwa harta. benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena para pihak dalam kasus tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim tersebut telah membuat keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan - ketentun .= yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perceraian, Harta Bersama
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Astrid Brenda Maharani
Date Deposited:	12 Jul 2021 01:08
Last Modified:	12 Jul 2021 01:08
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/9450

Actions (login required)

View Item

Downloads