Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Bimo, Nugroho (2016) Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201210115009_Bimo Nugroho_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 201210115009_Bimo Nugroho_BAB I.pdf Download (802kB)
	Text (BAB II, III, IV) 201210115009_Bimo Nugroho_BAB II, III, IV.pdf Download (749kB)
	Text (BAB V) 201210115009_Bimo Nugroho_BAB V.pdf Download (192kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201210115009_Bimo Nugroho_Daftar Pustaka.pdf Download (309kB)
	Text (Lampiran) 201210115009_Bimo Nugroho_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (20MB)

Abstract

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Nama Baik Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana cyber yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Sebagaimana diketahui pencemaran adalah bagian dari penghinaan, dengan demikian juga penghinaan ringan. Oleh karena itu perbuatan dan objek pada penghinaan ringan adalah sama dengan perbuatan dan objek pencemaran. Informasi Transaksi dan Elektronik bisa dilakukan oleh siapa saja atau semua kalangan masyarakat, karena kemudahan fasilitas dan kemudahan mengakses informasi. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah semua golongan masyarakat, masyarakat golongan bawah maupun golongan atas. Masyarakat yang harus diperhatikan, dilindungi, dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dalam upaya melindungi korban dan nuntuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE masih lemah terutama kelemahan dari segi muatan pasalnya maupun pemberatan sanksinya. Faktanya peraturan maupun penegak hukumya belum sepenuhnya melindungi hak-hak korban dari segala bentuk perilaku yang terjadi. (Kesimpulan) penjatuhan hukuman tersebut tentu terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera karena berdasarkan UU ITE semestinya bisa lebih berat yaitu paling lama 5 tahun. Hakim seharusnya tidak boleh berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana dibawah batas minimal dan bahkan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: Dr. Armansyah Nasution, S.H., M.H., Pembimbing II: Gatot Efrianto, S.H., M.H.
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ludfia
Date Deposited:	31 Jan 2019 04:05
Last Modified:	31 Jan 2019 04:05
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/952

Actions (login required)

View Item

Downloads