Perlindungan Hukum Pemegang Girik Terhadap Penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 98 PK/TUN/2017)

Aprizal, Ali Hazmi (2018) Perlindungan Hukum Pemegang Girik Terhadap Penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 98 PK/TUN/2017). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201310117092_Aprizal Ali Hamzi_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (2MB)
[img] Text (BAB I)
201310117092_Aprizal Ali Hamzi_BAB I.pdf

Download (504kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201310117092_Aprizal Ali Hamzi_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (637kB)
[img] Text (BAB V)
201310117092_Aprizal Ali Hamzi_BAB V.pdf

Download (181kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201310117092_Aprizal Ali Hamzi_Daftar Pustaka.pdf

Download (187kB)
[img] Text (Lampiran)
201310117092_Aprizal Ali Hamzi_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (317kB)

Abstract

Sertifikat merupakan salah satu produk Tata Usaha Negara, sebagai tanda bukti hak atas tanah tidak terlepas dari kemungkinan adanya kesalahan dalam penerbitannya, baik itu yang disebabkan karena cacat hukum administrasi seperti kesalahan prosedur penerbitan, baik itu pada saat penetapan batas, pengukuran, maupun pada proses pengolahan data ukur, atau dapat juga disebabkan karena adanya perubahan objek hak yang diterangkan dalam sertipikat. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui perlidungan hukum terhadap pemegang girik yang dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat dalam Putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017, dan yang kedua untuk mengetahui tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan Sertifikat yang merugikan pemegang girik dalam Putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Barat telah melakukan kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017 yang tidak memeriksa pemetaan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan terhadap pengajuan sertifikat dan tanah telah menimbulkan persoalan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik girik tanah, dimana pemegang girik atas tanah tersebut tidak dapat melakukan transaksi jual-beli akibat ditanah nya tersebut karena sudah terbit sertifikat atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik girik tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Girik Letter C juga merupakan syarat yang harus ada untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat dan Tanggung jawab Kantor Pertanahan adanya kepemilikan ganda antara sertipikat hak milik dan Girik Letter C adalah menerapkan sanksi perdata untuk mengganti rugi secara materiil, sanksi pidana dan sanksi administratif. Saran dalam penelitian ini Sebaiknya dilakukan pendaftaran tanah jika tanah tersebut masih berstatus Girik Letter C karena Girik Letter C bukanlah alat bukti kepemilikan hak, namun hanya merupakan bukti penguasaan atas suatu lahan dan pembayaran pajak atas tanah tersebut dan Perlunya tindak lanjut penyelesaian sengketa Pengadilan, tidak hanya dari sisi Peradilan Tata Usaha Negara, namun dari sisi perdata mengenai kepemilikan hak atas tanah berdasar kekuatan bukti masing-masing pihak yang bersengketa. Kata Kunci: PTUN, Sertifikat, Girik Letter C

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Rahmat Saputra, SH.,MH., Pembimbing II: Nina Zainab, SH.,MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 22 Feb 2019 04:00
Last Modified: 22 Feb 2019 04:00
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1198

Actions (login required)

View Item View Item