Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Media Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Pembunhan Melalui Sms Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 110 PK/ Pid.Sus/2016).

Agus, Mulyana (2018) Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Media Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Pembunhan Melalui Sms Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 110 PK/ Pid.Sus/2016). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201410115007_Agus Mulyana_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
201410115007_Agus Mulyana_BAB I.pdf

Download (856kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201410115007_Agus Mulyana_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
201410115007_Agus Mulyana_BAB V.pdf

Download (155kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201410115007_Agus Mulyana_Daftar Pustaka.pdf

Download (253kB)
[img] Text (Lampiran)
201410115007_Agus Mulyana_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (12MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui unsur-unsur terpenuhinya tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dan mengetahui pembuktian dalam KUHAP. Penelitian yang di lakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan dan buku-buku disertai dengan contoh kasus serta mengkaji, menganalisis mengenai tindak pidana pengancaman sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pertanggungjawaban penyalahguna media elektronik dan informasi elektronik dalam putusan nomor 110 PK/Pid.Sus/2016. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Peninjauan Kembali dalam putusan perkara nomor 110 PK/Pid.Sus/2016 dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan persyaratan Peninjauan Kembali Pasal 263 KUHAP, yang telah terbukti di persidangan yang meliputi : keterangan para saksi, para saksi ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, namun bagaimana jika ternyata tindak pidana asalnya bukanlah tindak kejahatan ? hal ini menjadi menarik untuk di analisa. Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kata Kunci : Layanan Pesan Singkat, Peninjauan Kembali, Sanksi Pidana.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Sri Wahyuni, SH,. MH., Pembimbing II: Suyanto Sidik, SS,. MH.
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 22 Feb 2019 04:00
Last Modified: 22 Feb 2019 04:00
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1201

Actions (login required)

View Item View Item