Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Mutasi Pada PT. Sukanda Djaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2017)

Nurkholis, Madjid (2018) Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Mutasi Pada PT. Sukanda Djaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2017). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201410115152_Nurkholis Madjid_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (2MB)
[img] Text (BAB I)
201410115152_Nurkholis Madjid_BAB I.pdf

Download (383kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201410115152_Nurkholis Madjid_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (460kB)
[img] Text (BAB V)
201410115152_Nurkholis Madjid_BAB V.pdf

Download (91kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201410115152_Nurkholis Madjid_Daftar Pustaka.pdf

Download (118kB)
[img] Text (Lampiran)
201410115152_Nurkholis Madjid_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum Pemutusan Hubungan Kerja akibat mutasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara ketenagakerjaan yang terjadi antara Pekerja dan Pengusaha sesuai dengan rasa keadilan, yang mana dalam melakukan putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan hukum lain yang berhubungan dengan dasar hukum dalam memberikan putusan. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk memberikan pandangan bahwa pengusaha tidak dapat melakukan mutasi dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengesampingkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha tidak sah karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik tentang tata cara mutasi maupun tata cara penjatuhan sanksi.Faktanya penerapan aturan hukum maupun penegak hukumnya belum sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja/buruh dari segala bentuk kesewenang-wenangan pengusaha. Hal ini terlihat dari putusan majelis hakim yang mengesampingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan, sehingga Sandi Ridro Setiawan, Dede Sukma, Mustofa, Andri Kurniawan, Gunawan Sugiarto, Khaerul Mu’sinin dan Soni Budi Hartono harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Putusan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami oleh Sandi Ridro Setiawan, Dede Sukma, Mustofa, Andri Kurniawan, Gunawan Sugiarto, Khaerul Mu’sinin dan Soni Budi Hartono tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Oleh karena itu penulis menyarankan kepada pembuat Undang-Undang agar lebih terperinci dalam membuat sebuah aturan hukum. Selain itu penulis juga menghimbau kepada seluruh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan sumpah jabatannya. Kata Kunci : Mutasi, Pemutusan Hubungan Kerja

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Herybertus Sukartono, SH.,MH.,MM., Pembimbing II: Gatot Efrianto,SH.,MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 04 Mar 2019 09:06
Last Modified: 04 Mar 2019 09:06
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1279

Actions (login required)

View Item View Item