Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Darma R, Khorim (2020) Analisis Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dengan Kebijakan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Jakarta Timur Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Putusan Nomor 153 PK/Pdt.sus-PHI/2017). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text
201510115057_Khorim Darma Ratiarso_Cover - Daftar Isi.pdf

Download (3MB)
[img] Text
201510115057_Khorim Darma Ratiarso_BAB I.pdf

Download (406kB)
[img] Text
201510115057_Khorim Darma Ratiarso_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
201510115057_Khorim Darma Ratiarso_BAB V.pdf

Download (216kB)
[img] Text
201510115057_Khorim Darma Ratiarso_Daftar Pustaka.pdf

Download (244kB)
[img] Text
201510115057_Khorim Darma Ratiarso_lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (548kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah Indonesia memberlakuan bebas visa kunjungan untuk warga negara Australia menjadi salah satu faktor penyebab keberadaan tenaga kerja asing illegal asal Australia di Indonesia. Selain itu, juga untuk mengetahui kemungkinan adanya penyalah gunaan visa kunjungan terbatas untuk bekerja. Penelitian hukum non doktrinal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan di Kantor Keimigrasian Jakarta Timur. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa (1) Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Jakarta Timur dilakukan oleh Tim Pora (Pengawas Orang Asing). Namun tidak berjalan optimal disebabkan beberapa faktor yaitu (a) kurangnya peran Pemerintah dalam Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing; (b) tidak adanya keterbukaan antara perusahaan asing dengan Dinas Ketenagakerjaan mengenai data Tenaga Kerja Asing yang ada di Jakarta Timur; (c) kurangnya pengawasan dari Tim Pengawasan Orang asing (Tim Pora) di Jakarta Timur dalam melakukan pengecekan terhadap yang ada di perusahaan Tateli NV. (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang sanksi terhadap TKA ilegal tetapi kepada perushaan pemberi kerja. Pengaturan lebih kepada deportasi dan denda yang dilakukan oleh bagian imigrasi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Repositori
Date Deposited: 24 Oct 2022 01:08
Last Modified: 13 Sep 2024 08:33
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16044

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year