Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Hanobayan, Luvy (2020) Analisis Komparasi Sanksi Pidana Pasal 359 KUHP Dan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115056_Luvy Hanobayan_Cover - Daftar Isi.pdf Download (3MB)
	Text 201610115056_Luvy Hanobayan_BAB I.pdf Download (358kB)
	Text 201610115056_Luvy Hanobayan_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB)
	Text 201610115056_Luvy Hanobayan_BAB V.pdf Download (155kB)
	Text 201610115056_Luvy Hanobayan_Daftar Pustaka.pdf Download (302kB)
	Text 201610115056_Luvy Hanobayan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab gelandangan di Kota Bekasi yang memiliki masalah kesenjangan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara dapat memberikan perlindungan terhadap gelandangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan dalam eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai dengan cangkupan penyelengaraan kesejahteraan, salah satunya yaitu dengan urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang dapat diterima oleh gelandangan kemudian adanya kesejahteraan sosial yang dapat diterima oleh gelandangan. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan undangundang atau peraturan yang berkaitan dengan. Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan tidak menjelaskaan secara rinci apakah gelandangan termasuk orang yang dilindungi dalam perda tersebut sehingga menjadi bertolak belakang dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain itu terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi bagi gelandangan salah satunya seperti pendidika selama 9 tahun, kelayakan tempat tinggal dan fasilitas Kesehatan yang seharusnya dapat dirasakan bagi gelandangan masyarakat miskin semakin miskin dan terpuruk, dan gelandangan yang semakin banyak karena tingkat kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat miskin masih kurang dari yang seharusnya, serta gelandangan jauh dari keadaan hidup yang layak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Oct 2022 01:02
Last Modified:	24 Oct 2022 01:02
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16095

Actions (login required)

View Item

Downloads