Mayanti, Imas (2020) Peran BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan PT.PLN (Persero) Kota Bekasi Terhadap Pemadaman Listrik Secara Sepihak. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201610115161_Imas Mayanti_Cover - Daftar Isi.pdf Download (2MB) |
|
Text
201610115161_Imas Mayanti_BAB I.pdf Download (560kB) |
|
Text
201610115161_Imas Mayanti_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
201610115161_Imas Mayanti_BAB V.pdf Download (206kB) |
|
Text
201610115161_Imas Mayanti_Daftar Pustaka.pdf Download (420kB) |
|
Text
201610115161_Imas Mayanti_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB) |
Abstract
Ketenagalistrikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PLN sebagai penyedia tunggal pemasok listrik dirasa kurang maksimal dalam pelayanannya. Pemadaman listrik yang sering terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan kurangnya informasi yang sampai kepada konsumen listrik menyebabkan hal tersebut sering merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijadikan dasar konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif mengacu kepada penelitian yang bersifat deskriptif analisis untuk mendapatkan kebenarankebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat mengenai peran BPSK Kota Bekasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pemadaman listrik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah library research dan field research yaitu memberikan gambaran terkait kondisi lapangan kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran BPSK adalah menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan atau non litigasi diajukan berdasarkan inisiatif dari pihak yang bersengketa (penggugat baik itu pelaku usaha ataupun konsumen). Kemudian tata cara dan mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan dimulai dari tahap pengajuan/permohonan, tahap persidangan (konsiliasi, mediasi dan arbitrase), sampai tahap putusan. Sedangkan Tanggung jawab PT. PLN (Persero) atas hak konsumen listrik adalah pemberian kompensasi/ganti rugi sesuai dengan standar yang sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen karena terjadi pemadaman listrik sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori |
Date Deposited: | 23 Nov 2022 01:31 |
Last Modified: | 23 Nov 2022 01:31 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16267 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year