Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Rosadi, Devia Febriani (2020) Ganti Rugi Menurut Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Sengketa di BPSK Kota Bekasi. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115195_Devia Febriani Rosadi_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201610115195_Devia Febriani Rosadi_BAB I.pdf Download (493kB)
	Text 201610115195_Devia Febriani Rosadi_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201610115195_Devia Febriani Rosadi_BAB V.pdf Download (207kB)
	Text 201610115195_Devia Febriani Rosadi_Daftar Pustaka.pdf Download (417kB)
	Text 201610115195_Devia Febriani Rosadi_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Latar Belakang Masalah Bahwa Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undangundang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Penjelasan dari huruf h sudah cukup jelas, hak atas ganti kerugian ini dimaksud untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat ada penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Masalah perlindungan konsumen dalam berbagai sektor barang dan/atau jasa, termasuk di bidang perumahan, masih merupakan persoalan yang sulit diselesaikan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya praktek jual beli rumah atau Sarusun/Apartemen yang masih dalam tahap pembangunan atau dalam tahap perencanaan ditampung atau diakomodasikan dengan dokumen hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Saran tanggungjawab pelaku usaha dengan asas Privity Of Contract. Maka dari itu Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian ganti rugi sengketa konsumen berdasarkan pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui apakah penyelesaian ganti rugi sengketa konsumen telah sesuai dengan asas perlindungan konsumen berdasarkan prinsip tanggungjawab pelaku usaha khususnya Privity Of Contract.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan-putusan BPSK, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Hasil Penelitian dari Sengketa Konsumen Jual Beli Perumahan Anastra Village, Apartemen Kemang View, dan Kios City Terrace yang dalam putusan BPSK, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berbeda tafsir dan pendapat dalam hal menyelesaikan sengketa ganti rugi konsumen. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam Pasal 56 ayat (2), pihak pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan BPSK. Hal demikian bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, yang menyebutkan bahwa putusan BPSK sengketa final dan mengikat. Terkait prinsip tanggungjawab pelaku usaha karena kesalahan, sebagaimana prinsip tanggungjawab pelaku usaha juga harus dikaji dari perspektif tanggungjawab pelaku usaha yang kesalahannya bersumber dari asas privity of contract. Asas privity of contract menjelaskan bahwa perbuatan kesalahan pelaku usaha karena wanprestasi mewajibkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan hak ganti rugi kepada konsumen.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:33
Last Modified:	23 Nov 2022 01:33
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16309

Actions (login required)

View Item

Downloads