Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Putri, Widya Sari (2020) Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Omnibus Law Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115306_Widya Sari Putri_Cover - daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201610115306_Widya Sari Putri_BAB I.pdf Download (300kB)
	Text 201610115306_Widya Sari Putri_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB)
	Text 201610115306_Widya Sari Putri_BAB V.pdf Download (91kB)
	Text 201610115306_Widya Sari Putri_Daftar Pustaka.pdf Download (245kB)
	Text 201610115306_Widya Sari Putri_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Omnibus law merupakan suatu metode pembentukan undang-undang yang memuat banyak substansi atau materi. Tujuan pemerintah menggunakan metode omnibus law yaitu dalam rangka harmonisasi dan deregulasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan omnibus law tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditinjau dari segi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini membahas penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam metode omnibus law. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana akibat hukum penyimpangan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam metode omnibus law. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahanbahan pustaka hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa artikel dan berita. Penelitian menunjukkan bahwa metode pembentukan omnibus law bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kejelasan rumusan, asas dapat dilakanakan, dan asas keterbukaan. Akibat hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan yang baik adalah undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:38
Last Modified:	23 Nov 2022 01:38
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16359

Actions (login required)

View Item

Downloads