Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Dian, Agustian Lingga (2019) Kebijakan Publik Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394K/TUN/LH/2017. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201410115063_Dian Agustian Lingga_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 201410115063_Dian Agustian Lingga_BAB I.pdf Download (613kB)
	Text (BAB II, III, IV) 201410115063_Dian Agustian Lingga_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB)
	Text (BAB V) 201410115063_Dian Agustian Lingga_BAB V.pdf Download (178kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201410115063_Dian Agustian Lingga_Daftar Pustaka.pdf Download (258kB)
	Text (Lampiran) 201410115063_Dian Agustian Lingga_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan meninjau kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan kebijakan publik yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik (AUPB). Sumber bahan hukum penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 394K/TUN/LH/2017. Dalam perkara tersebut tergugat Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut melawan penguggat masyarakat dengan obyek sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas pembangunan Pasar Limbangan.. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinilai masayarakat sekitar bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan masyarakat mengalami dampak buruk dari kegiatan pembangunan tersebut, namum pada tingkat Kasasi Majelis Hakim beranggapan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan karena surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut dikeluarkan setelah kegiatan pembangunan dimulai, serta melanggar asas kepentingan publik, asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas permainan yang layak. Pada pengadilan tingkat Kasasi, Majelis Hakim telah keliru memutus perkara a-quo serta kurang menggali fakta-fakta dalam merumuskan putusannya. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Pejabat Tata Usaha Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: Nina Zainab, SH., MH, Pembimbing II: Melanie Pita Lestari, SS., MH
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Raden Ola Triana
Date Deposited:	19 May 2020 01:32
Last Modified:	19 May 2020 01:32
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/2014

Actions (login required)

View Item

Downloads