Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Fakhrudin, Maulana Bryan (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Tanpa Prosedur. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text
201710115264_Maulana Bryan Fakhrudin_Cover - Daftar Isi.pdf

Download (3MB)
[img] Text
201710115264_Maulana Bryan Fakhrudin_BAB I.pdf

Download (424kB)
[img] Text
201710115264_Maulana Bryan Fakhrudin_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (813kB)
[img] Text
201710115264_Maulana Bryan Fakhrudin_BAB V.pdf

Download (111kB)
[img] Text
201710115264_Maulana Bryan Fakhrudin_Daftar Pustaka.pdf

Download (105kB)
[img] Text
201710115264_Maulana Bryan Fakhrudin_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (489kB)

Abstract

Berbagai konflik selalu terjadi dalam Ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, diantara konflik yang sering terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dihindari oleh pekerja/buruh dan pengusaha dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian kerja yang merupakan dasar pekerja/buruh dan pengusaha dalam menjalankan hubungan kerja untuk melindungi suatu hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha. Metode penelitian Normatif ini bertujuan untuk melakukan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan keadilan yang didapat tenaga kerja. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku serta mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan Perlindungan hak tenaga kerja yang di pemutus hubungan kerja tanpa prosedur. Fakta yang terjadi dilapangan peraturan dan penegak hukum khususnya hukum Ketenagakerjaan belum sepenuhnya melindungi pekerja/buruh yang tidak melakukan kesalahan berat. Dalam penelitian ini yang menjadi korban ketidakadilan suatu putusan hubungan kerja yaitu sdr. Friska Arian, Darmini, dan Ridwan Darmawan. Dalam suatu pemutusan hubungan kerja sepihak bahkan tanpa prosedur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Putusan tersebut telah merugikan bagi para pekerja/buruh yang tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa prosedur dinilai menyalahi aturan hukum dikarenakan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja maka dapat batal demi hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Repositori
Date Deposited: 25 Jul 2023 03:31
Last Modified: 25 Jul 2023 03:31
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22753

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year