Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Noorzaini, Nikmahtul Uzma Azzahra (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak (PKWT) Yang Mengalami Pemutusan Kerja Secara Sepihak. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201710115044_Nikmahtul Azzahara N_Cover - Daftar Isi.pdf Download (840kB)
	Text 201710115044_Nikmahtul Azzahara N_BAB I.pdf Download (456kB)
	Text 201710115044_Nikmahtul Azzahara N_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (759kB)
	Text 201710115044_Nikmahtul Azzahara N_BAB V.pdf Download (335kB)
	Text 201710115044_Nikmahtul Azzahara N_Daftar Pustaka.pdf Download (421kB)
	Text 201710115044_Nikmahtul Azzahara N_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dilakukan secara lisan tidak diperbolehkan di dalam peraturan Perundang – Undangan, suatu perjanjian kerja merupakan suatu bentuk pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja (PKWT) perjanjian kerja waktu tertentu yang telah lewat waktu serta akibat hukum dari pelaksanaan PHK di antara para pihak perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data berupa studi ke perpustakaan dan didukung dengan wawancara Bersama wakil ketua serikat pekerja bapak Hermansyah, SH., MH. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Putusan hakim kurang adil untuk pihak yang berperkara karena tergugat tidak dihukum untuk membayar upah skorsing (upah proses) dengan menitik beratkan pada pertimbangan PKWT tidak tertulis sehingga demi hukum menjadi PKWTT. Kedua Tuntutan upah proses yang tidak dikabulkan oleh hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena Undang - Undang memerintahkan pekerja dan pengusaha tetap menjalankan kewajibannya sampai ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial, termasuk kewajiban pengusaha membayarkan upah skorsing (upah proses). Maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/Pdt.Sus-PHI /2018.G/PN.JKT.PST kurang sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di Indonesia

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	25 Jul 2023 03:32
Last Modified:	25 Jul 2023 03:32
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22759

Actions (login required)

View Item

Downloads