Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Darmawan, Solin Maul (2020) Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat (Studi Kasus Kota Bekasi). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115169_Solin Maul Darmawan_Cover - Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 201610115169_Solin Maul Darmawan_BAB I.pdf Download (668kB)
	Text 201610115169_Solin Maul Darmawan_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (848kB)
	Text 201610115169_Solin Maul Darmawan_BAB V.pdf Download (313kB)
	Text 201610115169_Solin Maul Darmawan_Daftar Pustaka.pdf Download (315kB)
	Text 201610115169_Solin Maul Darmawan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berawal dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat khusunya di daerah Kota Bekasi. Kekerasan tersebut dipicu karena perbedaan pendapat. Dimana penyelesaian dan pada aspek permasalahan organisasi masyarakat yang melakukan perbuatan pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat belum tegas. Pada pokoknya mengatur larangan organisasi masyarakat agar tetap sesuai dengan hak dan kewajiban terbentuknya organisasi masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan juga mengetahui upaya pemerintah Kota Bekasi dalam pengawasan terhadap organisasi masyarakat dikota bekasi yang melakukan pelanggaran pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Studi kasus Kota Bekasi melalui data wawancara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai unsur terpenuhinya penelitian ini. Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Banyaknya organisasi masyarakat sebagai komponen pendukung adalah bentuk pengabdian atas bersama-sama mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara. Namun kenyatannya masih banyak organisasi masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan, aspirasi, dan ideologi secara individu sehingga muncul banyak konflik yang justru membuat perpecahan maupun mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu tentunya harus ada tindakan tegas untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam aspek hukum pidana maupun aspek lainnya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:32
Last Modified:	23 Nov 2022 01:32
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16300

Actions (login required)

View Item

Downloads