Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Wijaksana, Keny Tirta (2020) Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Pada Daerah Khusus Dalam Sistem Negara Kesatuan. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115208_Keny Tirta Wijaksana_Cover - Dafar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201610115208_Keny Tirta Wijaksana_BAB I.pdf Download (369kB)
	Text 201610115208_Keny Tirta Wijaksana II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (867kB)
	Text 201610115208_Keny Tirta Wijaksana_BAB V.pdf Download (240kB)
	Text 201610115208_Keny Tirta Wijaksana_Daftar Pustaka.pdf Download (261kB)
	Text 201610115208_Keny Tirta Wijaksana_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)

Abstract

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, Apakah kewenangan memberikan persetujuan yang dilakukan Menteri Sekertaris Negara dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta?. Kedua, Apakah substansi kewenangan memberikan persetujuan sudah tepat digunakan dalam keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merderka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran menyeluruh degan melihat fakta yang berhubungan dengan permasalahan sehingga dapat membuktikan permasalahan agar dapat mendapat suatu jawaban yang ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam kewenangan memberikan persetujuan oleh Menteri Sekertaris Negara kepada pemerintah DKI Jakarta berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tetang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dalam pengelolaan kawasan medan merdeka di wilayah DKI Jakarta. Karena pada dasarnya tanggung jawab pengelolaan kawasan khusus medan merdeka berada pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah DKI Jakarta. Kemudian, subtansi dari kewenangan memberikan persetujuan tersebut dinilai kurang tepat, Karena kewenangan memberikan persetujuan cenderung pada sentralisasi yang memperlihatkan segala urusan pemerintahan harus sepengetahuan oleh pusat padahal hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta merupakan hubungan secara vertikal.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:35
Last Modified:	23 Nov 2022 01:35
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16315

Actions (login required)

View Item

Downloads