Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Waruwu, Panji Sukma (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa (noodweer) ditinjau dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115292_Panji Sukma Waruwu_Cover - Daftar Isi.pdf Download (4MB)
	Text 201610115292_Panji Sukma Waruwu_BAB I.pdf Download (435kB)
	Text 201610115292_Panji Sukma Waruwu_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (768kB)
	Text 201610115292_Panji Sukma Waruwu_BAB V.pdf Download (208kB)
	Text 201610115292_Panji Sukma Waruwu_Daftar Pustaka.pdf Download (285kB)
	Text 201610115292_Panji Sukma Waruwu_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi adanya hukuman yang diberikan oleh Hakim secara berbeda-beda terhadap penerapan Pasal 49 yaitu tentang orang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana sistem pembuktian dalam pengadilan kasus pembelaan terpaksa (noodweer) dan bagaimana perlindungan hukum terhdap orang yang melakukan pembelaan terpaksa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa dan menggunakan data sekunder sebagai sumber bahan penelitiannya. Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembuktian dalam pengadilan dalam kasus Pembelaan Terpaksa( Noodweer) dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sedangkan manfaat penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnyadan dapat memberikan informasi masukkan bagi pembaca, masyarakat dan pemerintah yang berwenang. Sebagai proses akhir dari penelitian ini kesimpulannya adalah bahwa hakim dalam memutus perkara kurang cermat dan bijak dalam menerapkan pasal 49, dimana perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa sehingga hal tersebut merupakan alasan penghapusan pidana dan saran yang diberikan adalah diharapkan penegak hukum baik itu penyidik dan kejaksaan serta hakim dalam memutus perkara harus lebih tajam dan terarah dalam menyikapi kebenaran kasus tersebut dan penerapan pasal yang harus sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku kepada korban dalam menanggapi kasus-kasus pembelaan terpaksa.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:36
Last Modified:	23 Nov 2022 01:36
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16353

Actions (login required)

View Item

Downloads