Wikamta, Yansen Christian (2020) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Air Minum Isi Ulang Tanpa Izin Resmi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201610115313 _YANSEN CHRISTIAN WIKAMTA_Cover - Daftar Isi.pdf Download (594kB) |
|
Text
201610115313 _YANSEN CHRISTIAN WIKAMTA_BAB I.pdf Download (95kB) |
|
Text
201610115313 _YANSEN CHRISTIAN WIKAMTA_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) |
|
Text
201610115313 _YANSEN CHRISTIAN WIKAMTA_BAB V.pdf Download (58kB) |
|
Text
201610115313 _YANSEN CHRISTIAN WIKAMTA_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Latar belakang perlu diketahui terlebih dahulu apa yang di maksud dengan perlindungan konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam penerapannya produsen sering kali tidak memperhatikan kesehatan maupun kualitas prodak yang akan di berikan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui air minum isi ulang yang tidak mempunyai izin secara resmi yang diatur dalamu ndang-undang nomor 7 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 8 tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative penelitian yang dilakukan atau ditunjukan dalam bentuk-bentuk dokumen resmi. Penelitian ini akan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan air minum isi ulang tanpa memiliki izin resmi menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan Bahwa dalam hal ini pelaku usaha depot air minum isi ulang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila kualitas produk air minum isi ulang yang dijualnya tidak sesuai dengan standar persyaratan kualitas air minum. 2 Bahwa terhadap mekanisme pemberian izin dalam usaha memproduksi dan memperdagangkan air minum isi ulang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori |
Date Deposited: | 23 Nov 2022 01:38 |
Last Modified: | 23 Nov 2022 01:38 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16376 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year