Amanda, Rivalta Trasta (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Indonesia. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201710115211_Rivalta_Cover - Daftar isi.pdf Download (1MB) |
|
Text
201710115211_Rivalta_BAB I.pdf Download (346kB) |
|
Text
201710115211_Rivalta_BAB II, II, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) |
|
Text
201710115211_Rivalta_BAB V.pdf Download (120kB) |
|
Text
201710115211_Rivalta_Daftar Pustaka.pdf Download (294kB) |
|
Text
201710115211_Rivalta_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) |
Abstract
Perhatian terhadap anak korban perkosaan perlu diberikan secara serius oleh semua pihak mengingat mereka merupakan aset berharga bagi bangsa. Korban yang dalam hal ini anak berhak memperoleh pemenuhan atas hak-haknya yang telah dijamin oleh hukum serta diperlakukan secara tidak diskriminatif. Namun, pada kenyataannya anak sebagai korban dari perkosaan masih banyak yang kurang memperoleh pemenuhan atas hak-haknya tersebut. Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan seperti apa saja yang diberikan terhadap anak sebagai akibat dari perkosaan yang dialaminya, dan yang kedua adalah untuk mengetahui tentang kendala apa saja yang ada sehingga mengakibatkan anak sebagai korban dari perkosaan ini kurang dapat memperoleh hak-haknya meskipun telah dijamin oleh hukum. Penulis pada skripsi ini memakai penelitian yuridis normatif (legal research) dengan perundang-undangan sebagai pendekatannya. Adapun bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundangundangan dan juga buku serta jurnal sebagai bahan hukum sekundernya. Setelah dilakukannya penelitian, maka diperoleh jawaban oleh penulis atas persoalan yang diteliti yaitu : (1) Pada prinsipnya, perlindungan hukum sendiri terbagi ke dalam dua jenis jika dilihat dari sifatnya, yaitu berupa preventif dan juga repsresif. Adanya perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sifatnya adalah preventif, dapat dilihat dari diterapkannya hukuman terhadap pelaku perkosaan, di mana dapat dikenai yaitu 15 (lima belas) tahun maksimal pidana berupa penjara serta membayar maksimal yaitu Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai denda seperti yang telah diatur didalam Pasal 81 UUPA. Sedangkan yang bersifat represif atau perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya konflik wujud perlindungannya antara lain berupa : mendapatkan tindakan yang segera berkaitan dengan pengobatan maupun rehabilitasi atas dirinya, baik dari segi fisik, psikis, serta sosial, termasuk juga tindakan untuk mencegah timbulnya penyakit maupun hal lain yang dapat mengganggu kesehatannya; diberikan suatu bantuan sosial kepada anak yang keluarganya memang tergolong kurang berada; serta didampingi dalam semua tahapan peradilan. (2) Meskipun dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak dapat dikatakan sudah jauh lebih baik, namun sampai saat ini belum semua yang menjadi hak anak sebagai korban dari perkosaan tersebut dapat diberikan secara maksimal. Terdapat berbagai kendala yang masih sering ditemui dalam upaya pemberian perlindungan seperti korban masih ada yang tidak melaporkan kejadian yang dialami, korban sulit untuk diminta menceritakan kembali kejadian yang telah menimpanya, tidak adanya orang yang melihat saat perkosaan terjadi, masih terbatasnya terkait dengan keberadaan penyidik yang diperuntukkan memang bagi anak, serta keterbatasan fasilitas penunjang memadai.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori |
Date Deposited: | 25 Jul 2023 03:32 |
Last Modified: | 25 Jul 2023 03:32 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22766 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year