Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Wicaksono, Yopi Arif (2010) Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Perubahan UUD 1945. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Text 200610115147_Yopi Arif Wicaksono_Skripsi Lengkap_2010.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (62MB) | Request a copy

Abstract

Pertama, sesuai dengan hasil perubahan UUD 1945, kedudukan MPR menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Komisi Yudisial. MPR tidak lagi memiliki fungsi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Tugas dan wewenang MPR setelah perubahan UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kedua, MPR tidak perlu dipertahankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., Dra. Siti Ropiah, S.H., M.H.
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Arif Syamsudin
Date Deposited:	13 Jun 2024 01:37
Last Modified:	13 Jun 2024 01:37
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/29468

Actions (login required)

View Item

Downloads