Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

saputra, rahmat and Widiansyah, Apriyanti (2023) Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman Dalam Batasan Wilayah Perairan di Indonesia. KRTHA BHAYANGKARA, 17 (3). pp. 619-636. ISSN 2721-5784

[img] Text
Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman Dalam Batasan Wilayah Perairan di Indonesia.pdf

Download (333kB)
Official URL: https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/a...

Abstract

Pentingnya politik hukum pembangunan kemaritiman dikarenakan bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang pembangunan Negara Kepulauan yang terpadu, lemahnya pemahaman dan kesadaran Indonesia sebagai Negara Kepulauan, belum menetapkan batas-batas wilayah perairan padahal wilayah perairan, lemahnya pertahanan dan ketahanan negara dari sisi matra laut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka upaya melindungi dan menjamin keamanan negara melalui laut merupakan hal yang mutlak. Bagaimana politik hukum pembangunan kemaritiman dalam batasan wilayah perairan di Indonesia serta bagaimana penegakan hukum bidang kelautan di wilayah perairan laut Indonesia terkait dengan keamanan maritim negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, melalui penelusuran dan kajiandata-data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, naskah akademik, rekomendasi kebijakan, dan karya ilmiah para ahli di bidang pembangunan kemaritiman. Hasil pembahasan politik hukum pembangunan kemaritiman yang diakui secara internasional menjadi sangat penting, sebagai aturan yang dapat dijadikan referensi khususnya oleh negara-negara yang telah meratifikasinya dalam menetapkan kebijakan kelautan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan sektor maritim dan masih lemah dalam konsistensi dan prioritas implementasinya program-program tersebut. Penegakan hukum bidang kelautan di wilayah perairan laut Indonesia terkait dengan keamanan maritim negara sangat diperlukan bagi terselenggaranya keamanan maritim negara di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial Indonesia, alur-alur laut, selat untuk pelayaran internasional landas kontinen Indonesia, ZEE, dan zona tambahan karena adanya berbagai bentuk ancaman dan ganggunan terhadap laut Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dan posisi geografis dan geopolitik yang strategis.

Item Type: Article
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Rahmat Saputra
Date Deposited: 21 Aug 2024 09:57
Last Modified: 21 Aug 2024 09:57
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/31034

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year