Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

MUHAM, DANIEL SIMANGGARA SEMBIRING (2008) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Transmigran Ditinjau Dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_Cover- Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_BAB I.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II-IV) 2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_BAB II-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (BAB V) 2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)

Abstract

Permasalahan Pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah masalah pertanahan. Pemerintah melalui DEPNAKERTRANS membuat suatu program untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah dengan program transmigrasi. Dalam program ini, pemerintah memberikan suatu lahan bersertifikat Hak milik kepada Transmigran untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraannya. Walaupun tanah tersebut bersertifikat hak milik, transmigran dilarang untuk mengalihkan hak atas tanah dalam jangka waktu 15 tahun tanpa ijin Khusus dari Bupati KDH. Tingkat II kepada orang lain karena pewarisan, hal ini dapat dilihat dari tulisan yang terdapat dalam sertifikat tersebut. Pembatasan ini didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigran. Hak yang diberikan oleh UU kepada pemegang Hak Milik hanya dibatasi oleh Pasal 6 UUP A yaitu berkaitan dengan fungsi sosial tanah, jadi pembatasan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tidaklah berkaitan dengan yang dimaksud Pasal 6 UUP A. Sehingga terlihat bahwa keputusan ini menyimpangi UU. Akan tetapi keputusan ini dipatuhi oleh transmigran dan dapat dilaksanakan tanpa ada pertentangan dari transmigran. Alasan pemerintah adalah bahwa keputusan ini bertujuan untuk melindungi transmigran dari "disposedering" (terusir/terasing) terhadap tanah mereka, "pengasingan" dari tanah ini dengan sendirinya akan berakibat pada "pemiskinan" (pauperisme). Keputusan Menteri Dalam Negeri ini secara tidak langsung melindungi para pemegang hal milik atas tanah transmigran secara hukum terdapat pihak yang dapat memanfaatkan transmigran yang berakibat akan merugikan transmigran. Dalam hal ini metode hukum yang digunakan metode normatif (legal research) biasanya "hanya" merupakan basil studi dokumen. Agar keputusan Menteri Dalam Negeri ini dinilai tidak menyimpangi UU maka dirasakan perlu untuk ditingkatkan menjadi Undang-Undang atau diatur dalam UUPA

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Tanah, Hukum Agraria
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Taufik Tri Muladi
Date Deposited:	20 Apr 2021 01:23
Last Modified:	20 Apr 2021 01:23
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8545

Actions (login required)

View Item

Downloads