Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Sinaga, Awaluddin (2014) Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Seni Logo Dalam Terjadinya Lintas Undang-Undang (Paralel Conection). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201120251004_Awaluddin Sinaga_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 201120251004_Awaluddin Sinaga_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II, III, IV) 201120251004_Awaluddin Sinaga_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB V) 201120251004_Awaluddin Sinaga_BAB V.pdf Download (146kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201120251004_Awaluddin Sinaga_Daftar Pustaka.pdf Download (225kB)
	Text (Lampiran) 201120251004_Awaluddin Sinaga_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan dapat mengakomodir para penggiat Hak Cipta dalam menjalankan kegiatannya. Hal tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Dengan melekatnya hak eksklusif tadi, maka hak tersebut pun menjadi tujuan komersial bagi para pencipta atau pemegang haknya, sehingga dengan adanya tujuan komersial itu lah yang menjadikan masyarakat cenderung tidak taat dan patuh terhadap hukum. Oleh karenanya dengan mudah dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang terus terjadi. Seperti pembajakan Vidio Compacdisc (VCD). Berdasarkan apa yang terjadi dalam mayarakat, maka penegakan hukum menjadi sangat perlu untuk menekan pelanggaran Hak Cipta. Pada sisi lain penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dirasakan belum berwujud pada penegakan yang berkeadilan, hal tersebut disebabkan kurangnnya wawasan normative penyidik/penegak hukum dan belum terdapatnya kesannya cara pandang secara normative tentang pelanggaran Hak Cipta. Dalam praktek ditemukan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta yang berdasar pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta. Penegakan dimaksud oleh penyidik selalu berhasil naik sampai ke pengadilan, karena penyidik mengacu kepada keterangan saksi ahli dari PPNS Dirjen HAKI yang nota bena penyidik juga, yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, walaupun dalam pemeriksaannya di pengadilan selalu dibebaskan oleh hakim pengadilan setempat seperti perkara No.380/pid.Sus/2013/PN.JKT.BRT dimana Terdakwa Pelanggar Hak Cipta dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bebasnya Terdakwa dimaksud disebabkan kurangnya wawasan normative penyidik dalam melakukan penyidikan. Para/el Conectiorz merupakan lintas undang­-undang HAKI yang belum terdapat norma yang mengaturnya baik dalam Undang­-Undang Hak Cipta maupun undang-undang lainnya, namun dalam praktek sering terjadi. Kemudian Penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dengan upaya hukum pidana dengan gampang dilakukan, padahal untuk menyimpulkannya harus terlebih dahulu adanya pengambilan hal yang substansial dari sebuah Hak Cipta, dan dalam undang-undang pun tidak terdapat acuan bagianmana hal yang paling substansial dari sebuah hak cipta, sehingga sangat sukar untuk menggolongkannya, sehingga hal yang paling substansial tersebut hanya bisa dilihat dengan kasat mata (Eye Catcing), oleh karenanya menurut penulis penegakan hukum pidana dalam pelanggaran Hak Cipta sebaiknya dilakukan secara perdata sedangkan upaya pidana merupakan upaya terakhir (Last Resort/Ultimum Remedium). Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan kesamaan persepsi di antara penegak hukum tentang pelanggaran Hak Cipta. Pada sisi lain penegakan hukum secara represif terkait dengan upaya hukum pidana dirasa belum memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga tindakan pre-emtif dan preventif sebaiknya lebih diutamakan dan terkait dengan sanksi pidanya perlu dikaji penerapan Civil Penalty sebagai salah satu solusi dalam perkembangan Hukum Pidana yang akan datang. Kata Kunci : Penegakan Hukum Paralel Conection Dalam Hak Cipta.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum Paralel Conection Dalam Hak Cipta
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Doni Alfianthoro
Date Deposited:	23 Apr 2021 02:58
Last Modified:	23 Apr 2021 02:58
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8772

Actions (login required)

View Item

Downloads