Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Dartono, Dartono (2018) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Karyawan PT. Tsukasa Manufacturing Of Indonesia Yang Melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.SUS-PHI/2016/PN. Bdg). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201310115222_Dartono_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 201310115222_Dartono_BAB I.pdf Download (610kB)
	Text (BAB II, III, IV) 201310115222_Dartono_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB)
	Text (BAB V) 201310115222_Dartono_BAB V.pdf Download (110kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201310115222_Dartono_Daftar Pustaka.pdf Download (153kB)
	Text (Lampiran) 201310115222_Dartono_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB)

Abstract

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pelanggaran Pasal 59. Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari pengembangan pembangunan sumber daya manusia, dalam rangka menjalankan roda pembangunan di negara Indonesia, ketenagakerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan nasional, karena pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dari pembangunan nasional, untuk melindungi pekerja/buruh dari permasalahan perburuhan yang kompleks, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh secara umum baik pekerja/buruh dengan status Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Tsukasa Manufacturing Of Indonesia (PT. TMI) menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih lemah terutama kelemahan dari segi muatan pasalnya maupun pengaturan pengenaan sanksi yang belum diatur dalam perundang-undangan. Faktanya peraturan maupun penegak hukum dibidang ketenagakerjaan belum dapat melindungi pekerja kontrak dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja kontrak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH., Pembimbing II: Indra Lorenly Naenggolan, SH.,MH.
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ludfia
Date Deposited:	22 Feb 2019 03:59
Last Modified:	22 Feb 2019 03:59
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1193

Actions (login required)

View Item

Downloads