Sukowati, Saptakrida Pakpahan (2018) Sanksi Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Seseorang Dalam Persfektif Teori Kehendak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 584/ Pid.B/2015/PN.Bks). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text (Cover-Daftar Isi)
201410115202_Sukowati Saptakrida Pakpahan_Cover-Daftar Isi.pdf Download (826kB) |
|
Text (BAB I)
201410115202_Sukowati Saptakrida Pakpahan_BAB I.pdf Download (533kB) |
|
Text (BAB II, III, IV)
201410115202_Sukowati Saptakrida Pakpahan_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (933kB) |
|
Text (BAB V)
201410115202_Sukowati Saptakrida Pakpahan_BAB V.pdf Download (88kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
201410115202_Sukowati Saptakrida Pakpahan_Daftar Pustaka.pdf Download (242kB) |
|
Text (Lampiran)
201410115202_Sukowati Saptakrida Pakpahan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (803kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang : Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan secara berbarengan dengan korban yang berbeda pasal 65 ayat (1) KUHP. Tujuan penelitian ini Pertama : Untuk mengidentifikasi dan menganalisa Surat dakwaan Jaksa Penuntut dalam putusan hakim,Putusan No. 584/Pid.B/2015/PN.Bks apakah sudah mengacu kepada surat edaran Jaksa Nomor 4 Tahun tahun 1993, Kedua :Untuk mengetahui Pemeriksaan Hakim dalam Putusan Nomor 584/ Pid.B/2015/PN.Bks , Apakah sudah sesuai dengan surat edaran Makamah Agung Nomor 3 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Nomor 584/Pid.B/2015/PN.Bks, dalam proses pelaksanaannya banyak yang perlu diperhatikan, dimana Hakim dalam pertimbangannya tidak mengacu pada uraian yang disampaikan dalam surat dakwaan,dimana diketahui dalam uraian surat dakwaan tidak disampaikan terkait bukti Visium Et Repertum korban secara lengkap,selain itu dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diketahui pula tidak terdapat adanya indikasi perbarengan tindak pidana yang berdiri sendiri,dimana tidak ada tindak pidana yang berbeda ,melainkan merupakan satu tindak pidana yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ,dan hanya ayatnya saja yang berbeda, karena pada satu kejadian dalam perkara tersebut di atas terdapat beberapa korban sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam Surat Dakwaan yaitu Pasal 65 ayat (1) tidak bisa diberlakukan. Surat Dakwaan yang demikian tentunya melanggar syarat materil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 1993, serta pasal 143 kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana. Kata kunci : Penyidikan,Surat Dakwaan ,Keputusan Pengadilan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Ndaru Satrio, S.H.,M.H., Pembimbing II: Herybertus Sukartono,S.H.,M.H.,M.M |
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Ludfia |
Date Deposited: | 12 Mar 2019 05:54 |
Last Modified: | 12 Mar 2019 05:54 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1385 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year