Baghaskara, Firdaus Galih (2021) Analisa Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Menyelenggarakan RUPS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201510115241_Firdaus Galih Baghaskara_Cover - Daftar Isi.pdf Download (2MB) |
|
Text
201510115241_Firdaus Galih Baghaskara _BAB I.pdf Download (228kB) |
|
Text
201510115241_Firdaus Galih Baghaskara _BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) |
|
Text
201510115241_Firdaus Galih Baghaskara _BAB V.pdf Download (140kB) |
|
Text
201510115241_Firdaus Galih Baghaskara _Daftar Pustaka.pdf Download (167kB) |
|
Text
201510115241_Firdaus Galih Baghaskara _lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) |
Abstract
ditentukan dalam anggaran dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kasus yang sering terjadi di Indonesia, dimana Direksi yang sedang beracara di pengadilan tetap melakukan pekerjaannya dalam Perseroan, sedangkan secara jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa kewenangan Direksi antara lain dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, Direksi tidak dapat mewakili Perseroan. Tujuan penulisan skripsi ini, untuk mengetahui mengenai akibat hukumnya apabila Direksi saat menyelenggarakan RUPS sedang berperkara di pengadilan dan kepastian suatu putusan hakim yang sudah inkrah apabila tidak sesuai dengan UUPT. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Kerangka teori yang digunakan adalah teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman, ia mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Hasil penelitian dalam skripsi ini mengenai benturan kepentingan dan adanya kerugian yang dialami pihak Pemegang Saham agar dapat dibuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan selanjutnya terhadap Direksi yang sedang berperkara di pengadilan dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti. Berdasarkan rumusan masalah kedua, putusan hakim yang sudah inkrah dan salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan tersebut, maka pihat tersebut dapat mengajukan banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali kepada pengadilan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori |
Date Deposited: | 25 Jul 2023 03:24 |
Last Modified: | 25 Jul 2023 03:24 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22732 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year