Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Yosephine, Lindsay Tegarivoni (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari Kejahatan Siber Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201710115282_Lindsay Tegarivoni Yosephine_Cover - Daftar Isi.pdf Download (652kB)
	Text 201710115282_Lindsay Tegarivoni Yosephine_BAB I.pdf Download (360kB)
	Text 201710115282_Lindsay Tegarivoni Yosephine_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB)
	Text 201710115282_Lindsay Tegarivoni Yosephine_BAB V.pdf Download (176kB)
	Text 201710115282_Lindsay Tegarivoni Yosephine_Daftar Pustaka.pdf Download (314kB)
	Text 201710115282_Lindsay Tegarivoni Yosephine_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)

Abstract

Adanya kejahatan siber (cybercrime) telah menjadi ancaman di berbagai kehidupan manusia, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Kelemahan dunia siber tidak terlepas dari kurangnya pengaturan atau belum adanya regulasi mengenai keamanan siber dan perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan kerancauan ditengah-tengah masyarakat. Negara atau Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk melakukan perlindungan ini terhadap rakyatnya. Salah satu bentuk tanggungjawab ini merupakan menciptakan sebuah peraturan yang baik dan efektif. Tetapi hingga saat ini negara kita belum memiliki undang-undang yang tunggal atau spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Peraturan perlindungan data pribadi, tertulis di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dilengkapi oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Melihat peraturan-peraturan-peraturan dan undang-undang diatas belum cukup untuk menangani permasalahan hukum di negeri ini. Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif dalam melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum serta undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan mengenai penelitian ini. Penelitian ini melakukan pengkajian menggunakan sebuah studi kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah belum secara maksimal memberikan perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Undang-Undang yang jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti dalam proses penggunaan data pribadi dan pengamanannya agar dapat memberikan kepastian hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	25 Jul 2023 03:31
Last Modified:	25 Jul 2023 03:31
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22748

Actions (login required)

View Item

Downloads