Febriano, Mario (2021) Analisis Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa Dengan Perkerja Alih Daya (Outsourcing) Pada Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Berdasarkan Undang- Undang Yang Berlaku Tentang Ketenagakerjaan. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201820252008_Mario Febriano_Cover - Daftar Isi.pdf Download (3MB) |
|
Text
201820252008_Mario Febriano_BAB I.pdf Download (432kB) |
|
Text
201820252008_Mario Febriano_BAB II, II, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (860kB) |
|
Text
201820252008_Mario Febriano_BAB V.pdf Download (125kB) |
|
Text
201820252008_Mario Febriano_Daftar Pustaka.pdf Download (273kB) |
|
Text
201820252008_Mario Febriano_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) |
Abstract
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh yang bekerja sebagai pekerja alih daya (Outsourcing) dan pengusaha diatur dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pemutusan hubungan kerja kadang muncul perselisihan. Perselisihan ini cenderung terjadi karena tidak adanya kesamaan paham antara pekerja/buruh dengan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja. Penyelesaian perselisihan PHK dapat dilakukan secara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang terjadi serta memberikan solusi dari hambatan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja harus diupayakan diselesaikan dahulu secara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, apabila tidak membuahkan hasil maka gugatan tersebut bisa diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan disertai risalah Bipartit, Anjuran dan Risalah Mediasi dari dinas terkait. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori |
Date Deposited: | 27 Dec 2023 04:19 |
Last Modified: | 27 Dec 2023 04:19 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/25377 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year