Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Badriyanto, Badriyanto (2008) Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Di Daerah Kotamadya Jakarta Selatan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Stud I Kasus Sertifikat Hgb 168/Kebayoran Lama Selatan). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 2004115012_Badriyanto_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 2004115012_Badriyanto_BAB I.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II-IV) 2004115012_Badriyanto_BAB II-BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (BAB V) 2004115012_Badriyanto_BAB V.pdf Download (943kB)
	Text (Daftar Pustaka) 2004115012_Badriyanto_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 2004115012_Badriyanto_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (22MB)

Abstract

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia termasuk perekonomiannya yang masih bercorak agraris. Peranan tanah untuk keperluan tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Pemberian Jamman kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan tersediannya perangkat hukum yang tertulis. Oleh karenanya pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Hasil akhir dari pendaftaran tanah adalah sertiflkat sebagai surat tanda bukti yang kuat dalam pemilikan hak atas tanah. Permasalahan yang timbul adalah sertiftkat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti yang kuat atas kepemilikan tanah itu dapat dibatalkan. Dan apakah pendaftaran hak atas tanah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang dilakukandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian dengan melihat data sekunder yakni dengan menelaah undang-undang , peraturan pemerintah. Serta melal...'Ukan pendekatan l<asus dengan putusan Pengdilan. Sertiftkat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, disini dapat diartikan bahwa selama tidak ada orang yang dapat membuktikan sebaliknya, keterangan-keterangan yang ada dalam salinan buku tanah dan surat ukur tersebut haruslah diterima sebagai keterangan yang benar, baik itu dalam sengketa atau diluar sengketa. Pasal 19 UUPA 5/1960 menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat�surat tanda bul...1:i hak, yang berlalru sebagai alat pembuktian yang l...'Uat. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh . Pemerintah secara terns menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Agraria
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Taufik Tri Muladi
Date Deposited:	09 Apr 2021 02:06
Last Modified:	09 Apr 2021 02:06
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8478

Actions (login required)

View Item

Downloads